Zero Odol 2023: Bagaimana Dampaknya Terhadap Industri Logistik?

Baru-baru ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersepakat untuk menghentikan operasional angkutan kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih atau over dimension dan over load (ODOL), pada 2023. Pasalnya, keberadaan truk yang memiliki bobot dan ukuran yang melampaui batas yang kemudian berlalu-lalang di jalan raya, sudah sangat membahayakan keselamatan masyarakat umum maupun pengguna jalan lainnya.

Peraturan baru rencana tersebut akan diterapkan mulai januari 2023. Di mana sebelumnya aturan ini sudah direncanakan akan diterapkan pada awal tahun 2022 ini, namun akan menunda lagi. Bukan tanpa alasan, keberadaan truk atau kendaraan yang bermuatan lebih di jalan nyatanya menimbulkan banyak masalah, seperti kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas.

Menurut Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan, dampak dari truk ODOL yaitu infrastruktur jalan cepat rusak dan rawan kecelakaan lalu lintas.

Zero ODOL sendiri merupakan roadmap Kementerian Perhubungan yang sudah disepakati oleh pemangku kepentingan lainnya. Dirjen Budi menjelaskan bahwa Kemenhub sudah merancang roadmap tersebut bersama para pemangku kepentingan seperti APINDO, APTRINDO, MTI, Organda, dan Pemerintah Daerah maupun kementerian dan lembaga lainnya untuk mendukung program Zero ODOL sejak lima tahun silam.

Direkrtorat Jenderal Perhubungan Angkatan Darat Kemenhub mengungkapkan bahwa saat ini kendala mendasar yang dialami adalah kegiatan pengangkutan barang, yang saat ini masih dilakukan oleh sebagian besar melalui darat. Adanya ODOL dinilai merupakan konsekuensi dari hal tersebut.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Marta Hardisarwo pada Focus Group Discussion (FGD) atau webinar Sidang Pakar Keselamatan Transpotasi Darat menuturkan saat ini pengangkutan barang masih didominasi pada jalan atau via darat sebesar kurang lebih 90 persen. Hal ini menyebabkan permasalahan lalu lintas seperti tingginya kecelakaan, kemacetan, ODOL, kerusakan insfrastruktur dan polusi udara. Namun, yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah ODOL karena berdampak juga pada permasalahan lainnya.

Jelang 2023 Ditjen Perhubungan Angkatan Darat akan berfokus untuk menangani kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih (ODOL) dari hulu hingga ke hilir. Dengan upaya melakukan normalisasi kendaraan dengan dimensi yang melanggar batas aturan. Normalisasi dilakukan oleh perusahaan pemilik kendaraan atau bengkel karoseri, dengan menyesuaikan aturan yang ada dan harus diproduksi sebelum tahun 2019.

Sebelumnya Dirjen Perhubungan Darat sempat mendata bahwa sudah ada 1.511 kendaraan Odol yang sudah dinormalisasikan hingga 2021, terbanyak di Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Barat. 

Peraturan

Direktorat Jenderal Perhubungan Angkatan Darat Kemenhub Budi Karya Sumadi juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di jalan. Pengusaha angkutan barang dan logistik dihimbau untuk mempersiapkan kendaraannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PM 60/2019.

Dirjen Budi juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menghadirkan Tanda Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) untuk memperketat pengawasan terhadap uji berkala atau uji KIR setiap 6 bulan sekali yang harus dilakukan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) oleh pemilik angkutan barang.

Kemenhub Dirjen Budi tegas berkomitmen dalam mensukseskan program zero ODOL 2023 yang akan mulai berlaku 1 januari 2023. Berbagai langkah persiapan telah dimulai oleh Pemerintah sebelum kebijakan larangan ODOL berlaku. Mulai dari sosialisasi dan kampanye keselamatan berkendara ke semua asosiasi logistik, kemudahan untuk melakukan normalisasi bagi kendaraan ODOL, dan integrasi sistem pengawasan baik di internal maupun eksternal.

Peraturan Zero ODOL ini tentunya akan disambut oleh para pengguna jalan lain, seperti sepeda motor dan mobil. Seperti yang kita ketahui, sebagai pengguna motor dijalan sendiri kadangkala merasa takut apabila bertemu dengan truk kontainer, apalagi sampai memiliki kelebihan serta berukuran besar, yang apabila dilihatcondong ke samping akan terguling. 

Dampak ZERO ODOL 2023 Terhadap Industri Logistik

Kebijakan Pemerintah tentang “Zero Over Dimension Over Load” (Zero ODOL) di Indonesia memberikan kekhawatiran tersendiri bagi seluruh pemangku kepentingan yang bergerak dalam industri logistik dan pengangkutan terlebih di tengah pendemik COVID-19. Perlu diingat kembali bahwa kebijakan Zero ODOL merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk penegakan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Akan tetapi jika ditilik lebih lanjut, pendemik yang melanda Indonesia di awal tahun 2020 mengakibatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas mengalami penurunan yaitu sebesar 158 persen dari 4,34 persen menjadi -2,52 persen, tentunya kebijakan ini benar-benar perlu kajian dan ditelaah lebih lanjut.

Meskipun saat ini industri nasional dalam masa pemulihan untuk bangkit, namun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pada triwulan I 2021, pertumbuhan sektor industri pengelolaan non-migas masih mengalami penurunan sebesar 135 persen dari 2,01 persen menjadi -0,71 persen.

Pertumbuhan ekonomi dan sektor industri di indonesia juga masih dibayangi oleh gelombang pendemik yang masih terus terjadi. Sebagaimana disampaikan kepala Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri, Subdirektorat Industri Semen dan Barang dari Semen Kemenperin Ashady Hanafie bahwa kebijakan “Zero ODOL” memerlukan kesiapan industri sekaligus menjadi tantangan di tengah pendemik saat ini. ia menekankan sampai saat ini sektor industri merupakan salah satu tulang punggung untuk perekonomian nasional dan menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap PDB nasional. Ia mengutarakan banyaknya saat ini perusahaan yang tutup akibat pendemik ini, berakibat pada penurunan tenaga kerja. Menurutnya, penurunan tenaga kerja ini juga berpotensi terhadap permasalahan sosial. Tercatat, jumlah tenaga kerja industri sampai dengan februari 2021 mengalami penurunan sebesar 5 persen.

Jadi, ia meminta agar permasalahan yang dihadapi saat ini jangan dulu dibebani lagi dengan hal-hal lain seperti kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang akan diterapkan pada awal tahun 2023. Ia meminta semua pihak bersama-sama menjaga agar kondisi industri di indonesia tetap kondusif. Oleh karena itu, ia ingin agar kebijakan “Zero ODOL” ini pun bisa diundur lagi menjadi tahun 2025 mendatang, sampai kondisi sektor industri saat ini tengah terpuruk saat ini agar bisa pulih kembali. Ia mengatakan industri saat ini tengah tengah fokus pada usaha untuk bertahan agar tidak sampai menutup usahanya.

Pada tahun 2021, industri mulai bangkit kembali. Dengan demikian, industri telah kehilangan waktu selama 2 tahun untuk mempersiapkan penerapan kebijakan “Zero ODOL”. ia meyakini bahwa semula pelaku industri sudah berkomitmen untuk menjalankan kebijakan “Zero ODOL” ini pada awal tahun 2023.

“Tapi, karena kondisi-nya tiba-tiba terjadi pendemi, mereka hanya meminta kelonggaran waktu saja hingga 2025,” tuturnya. Perencanaan tepat Ashady Hanafie mengatakan bahwa penerapan kebijakan Zero ODOL memerlukan perencanaan yang tepat sasaran agar tidak berdampak negatif dan menimbulkan shock terhadap makro perekonomian dan khususnya pada perkembangan industri.